LIVE TV
Simak Spesifikasi Samsung Galaxy A54 Secara Lengkap! Digitalic: SEO yang Baik Harus Berdampak Bagi Bisnis Seorang Warga Desa Terjun Gajah Tanjab Barat Tewas Ditelan Ular Piton 5 Manfaat Tanggal tua yang Belum Anda Ketahui Inilah 6 Alasan Pentingnya Menggunakan Casing HP

Home / Berita / Bupati

Kamis, 13 Januari 2022 - 14:50 WIB

Hindari Gesekan antar Warga, Bupati Anwar Sadat Pimpinan Langsung Rapat Penyelesaian Sengketa Warga dengan PT DAS

INDOJAMBI.ID – Upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati (DAS) terus dilakukan. Dan kali ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar rapat internal yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati dan dipimpin langsung oleh Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag serta didampingi Wakilnya, Hairan SH, Rabu (12/01).

Guna mencari jalan penyelesaian atas permasalahan tersebut, rapat ini juga turut diikuti oleh Asisten Pemerintahan Hidayat, SH. MH, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Ir. Firdaus Khatab, MM, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapenda, Kabag Hukum, Kabag SDA, Inspektorat, dan dinas terkait lainnya.

Beberapa pokok yang menjadi pembahasan rapat meliputi tuntutan Kelompok Tani masyarakat 9 Desa terhadap kewajiban PT. DAS terkait Pembangunan Kebun masyarakat sekitar seluas 20 % bukan berasal dari HGU, Perpajakan, Lingkungan Hidup, serta Perizinan PT. DAS.

BACA JUGA  PIS Bagikan Sembako kepada Warga yang Terdampak Wabah Corona

Menurut Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag, Pemerintah Kabupaten bersama Tim Terpadu perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk sanksi yang tegas sesuai aturan dan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam PP 26 Tahun 2021.

“Selanjutnya kita juga siapkan langkah pola kerja sama agar validasi 9 Desa, jangan ada gesekan antar warga, validasi data yang akurat baik keterangan KTP, domisili,” kata Bupati.

Sesuai hasil rapat, dalam waktu dekat Pemkab Tanjab Barat akan melakukan pengukuran ulang HGU PT.DAS berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT BPK RI atas perizinan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Pertanian Tahun 2019.

BACA JUGA  Awak Kapal Perikanan (AKP) Tanjab Barat Dapat Pelatihan BST-F dan Upgrading SKK 60 Mil

Selain itu, dari hasil rapat juga diputuskan bahwa PT. DAS tetap berkewajiban memenuhi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling kurang 20 % dari luas HGU PT. DAS, yang nantinya identifikasi calon pekebun, dilakukan oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Sementara itu, disamping melakukan penilaian usaha perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat juga diminta melaporkan hasil LHP PDTT BPK RI Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, Rekomendasi tata ruang yang telah diterbitkan oleh ketua Tim TKPRD Kabupaten Tanjab Barat agar dibatalkan dan perlu dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan kepala OPD Teknis untuk merumuskan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan PT. DAS. (*)

Sumber: Prokopim TJB

Share :

Baca Juga

Berita

SMSI Tanjab Barat Adakan Silaturrahmi dengan Bupati Sekaligus Pengukuhan Pengurus

Berita

Dana Hibah Tak Kunjung Cair, Operasional KONI dan Kegiatan Cabang Olahraga Terhambat

Berita

Taekwondoin Tanjab Barat Sabet 3 Emas dan 7 Perak Dikejuaraan Kuju Cadet Diskepora

Berita

Masjid Agung Terendam Air Pasang, Bupati Anwar Sadat Turun Tangan

Berita

Ditengah Pandemi Covid-19, Haul Syekh Ali bin Abdul Wahab Dilaksanakan Melalui Virtual Zoom dan Jamaah Terbatas

Berita

Bupati Anwar Sadat Lepas Peserta Arakan Sahur Sekaligus Menutup Gelaran Acara

Berita

Menjadi Narasumber, Ini yang Disampaikan Bupati kepada Peserta Pelatihan

Berita

Safrial Tanggapi Soal Permintaan Penggantian Nama RSUD Merlung