LIVE TV
Inilah 6 Alasan Pentingnya Menggunakan Casing HP Mengenaskan, Seorang Wanita di Kuala Tungkal Dibunuh Tetangganya Saat Sholat Jum’at, Kebakaran Landa Pemukiman di Tungkal Harapan Jangan Buru-Buru, ini Tanda Laptop Kamu Harus Ganti! Argentina Juara Copa Amerika Setelah Tundukkan Brazil di Final

Home / Berita / Bupati

Kamis, 13 Januari 2022 - 14:50 WIB

Hindari Gesekan antar Warga, Bupati Anwar Sadat Pimpinan Langsung Rapat Penyelesaian Sengketa Warga dengan PT DAS

INDOJAMBI.ID – Upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati (DAS) terus dilakukan. Dan kali ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar rapat internal yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati dan dipimpin langsung oleh Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag serta didampingi Wakilnya, Hairan SH, Rabu (12/01).

Guna mencari jalan penyelesaian atas permasalahan tersebut, rapat ini juga turut diikuti oleh Asisten Pemerintahan Hidayat, SH. MH, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Ir. Firdaus Khatab, MM, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapenda, Kabag Hukum, Kabag SDA, Inspektorat, dan dinas terkait lainnya.

Beberapa pokok yang menjadi pembahasan rapat meliputi tuntutan Kelompok Tani masyarakat 9 Desa terhadap kewajiban PT. DAS terkait Pembangunan Kebun masyarakat sekitar seluas 20 % bukan berasal dari HGU, Perpajakan, Lingkungan Hidup, serta Perizinan PT. DAS.

BACA JUGA  Terungkap, Ini Alasan Bupati Safrial Copot Pejabat ULP Tanjab Barat

Menurut Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag, Pemerintah Kabupaten bersama Tim Terpadu perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk sanksi yang tegas sesuai aturan dan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam PP 26 Tahun 2021.

“Selanjutnya kita juga siapkan langkah pola kerja sama agar validasi 9 Desa, jangan ada gesekan antar warga, validasi data yang akurat baik keterangan KTP, domisili,” kata Bupati.

Sesuai hasil rapat, dalam waktu dekat Pemkab Tanjab Barat akan melakukan pengukuran ulang HGU PT.DAS berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT BPK RI atas perizinan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Pertanian Tahun 2019.

BACA JUGA  Muscab Bersama Memilih Ketua DPC PAN se Tanjab Barat Berlangsung Sukses

Selain itu, dari hasil rapat juga diputuskan bahwa PT. DAS tetap berkewajiban memenuhi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling kurang 20 % dari luas HGU PT. DAS, yang nantinya identifikasi calon pekebun, dilakukan oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Sementara itu, disamping melakukan penilaian usaha perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat juga diminta melaporkan hasil LHP PDTT BPK RI Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, Rekomendasi tata ruang yang telah diterbitkan oleh ketua Tim TKPRD Kabupaten Tanjab Barat agar dibatalkan dan perlu dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan kepala OPD Teknis untuk merumuskan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan PT. DAS. (*)

Sumber: Prokopim TJB

Share :

Baca Juga

IMG 20200906 172722

Berita

Ratusan Masa Antar Pasangan Anwar Sadat-Hairan Mendaftar ke KPU Tanjab Barat
images 4

Berita

Yayasan Budhi Luhur Galang Dana untuk Perangi Virus Corona
IMG 20210311 WA0055

Bupati

Pemkab Tanjab Barat akan Luncurkan Kartu Berobat Gratis dan 6.000 ATM Bank kepada Guru Ngaji, Guru Agama, Imam dan Bilal
IMG 20220409 224139

Berita

Wabup Hairan Berikan Santunan Korban Kebakaran di Tungkal Harapan
FB IMG 1632324937910

Berita

Bupati Tanjabbar Tinjau Kerusakan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Betara
IMG 20201128 WA0072

Berita

Polres Tanjab Barat akan Tindak Pemilik Akun Palsu yang Meresahkan Selama Pilkada
FB IMG 1648010534665

Berita

Bupati Tanjab Barat Apresiasi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda
IMG 20210207 225828

Berita

Jual Narkoba, Ibu Rumah Tangga di Kuala Tungkal Diciduk Polisi