LIVE TV
Argentina Juara Copa Amerika Setelah Tundukkan Brazil di Final Selesai, Hasil Hitung Cepat KPU Pilkada Tanjab Barat, Anwar Sadat-Hairan 44,7%, Mulyani-Amin 34,4% dan Mukhlis-Supardi 20,9% Paslon Anwar Sadat – Hairan Dapat Nomor Urut 2 HUT Ke 22, DPD PAN Tanjab Barat Sambangi Panti Asuhan Aisyah PAN Resmi Usung Anwar Sadat-Hairan di Pilbup Tanjab Barat

Home / Berita

Sabtu, 12 Juni 2021 - 12:59 WIB

Walaupun itu Fakta, Membicarakan Keburukan Orang di Medsos Bisa Dijerat Hukum

INDOJAMBI.ID – Pemerintah mempertegas bunyi Pasal 27 Ayat (3) dalam usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pihak yang membicarakan keburukan orang melalui media sosial, meskipun sesuai fakta, bisa dihukum menggunakan UU ITE.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencontohkan dirinya dibicarakan sekelompok orang karena memiliki tato. Meskipun benar, perbuatan tersebut tetap bisa dihukum.

“Kalau diperiksa betul ada tato, itu pencemaran. Gibah namanya. Apa bisa dihukum? Dihukum meski pun terbukti ada (fakta sesuai),” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, (11/6).

BACA JUGA  HUT Ke 22, DPD PAN Tanjab Barat Sambangi Panti Asuhan Aisyah

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, pemidanaan bisa dilakukan jika orang tersebut merasa tidak senang. Sebab, informasi yang beredar tersebut menjadi konsumsi publik.

“Kalau ada (keburukan terbukti), tetapi saya tidak senang didengar orang lain, itu bisa dihukum juga,” ujar Mahfud.

Namun, implementasi pasal 27 ayat (3) ini hanya bisa diterapkan kalau pelaporan disampaikan langsung tanpa perwakilan. Sebab, delik pasal tersebut diganti menjadi aduan.

BACA JUGA  Yayasan Budhi Luhur Galang Dana untuk Perangi Virus Corona

“Bahwa pihak yang berhak menyampaikan pengaduan dalam tindak pidana pencemaran, fitnah, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media informasi dan teknologi hanya korban,” sebutnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan revisi UU ITE nanti bakal memperperjelas perbedaan antara fitnah dan pencemaran nama baik. Sehingga, tidak ada lagi salah tafsir dalam implementasi aturan tersebut nantinya.

“Sesuai keputusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 termasuk pengubahan ancaman pidana diturunkan,” ujar Mahfud MD.

Sumber: Medcom.id

Share :

Baca Juga

images 4 4

Bupati

Pemkab Tanjab Barat akan Segera Operasikan Ambulance Sungai
IMG 20210307 124819

Bupati

Bupati Tanjab Barat Laksanakan Pengajian Rutin Bersama OPD
IMG 20210412 WA0143

Berita

Syuprayogi Syaiful Jabat Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat
IMG 20210320 WA0008

Bupati

Dokter Spesialis RSUD Daud Arif Kuala Tungkal Mengakhiri Aksi Mogok Setelah Bupati dan Wabub Turun Tangan
IMG 20200205 185055 compress1

Berita

Kalapas Kuala Tungkal Imam Siswoyo Emosi Saat Dimintai Konfirmasi Soal Narkoba
IMG 20210517 WA0062

Bupati

Bupati dan Kapolres Tanjab Barat Berikan Hadiah Pemenang Arakan Sahur
IMG 20210401 WA0039

Bupati

Bupati Tanjab Barat Tinjau Lahan Warga yang Tergenang Dampak Pembangunan Pintu Air
IMG 20200404 WA0074

Berita

Perihatin Melihat Nelayan, Ketua HNSI Tanjab Barat Syuprayogi Syaiful Berikan Bantuan Sembako