LIVE TV
Argentina Juara Copa Amerika Setelah Tundukkan Brazil di Final Selesai, Hasil Hitung Cepat KPU Pilkada Tanjab Barat, Anwar Sadat-Hairan 44,7%, Mulyani-Amin 34,4% dan Mukhlis-Supardi 20,9% Paslon Anwar Sadat – Hairan Dapat Nomor Urut 2 HUT Ke 22, DPD PAN Tanjab Barat Sambangi Panti Asuhan Aisyah PAN Resmi Usung Anwar Sadat-Hairan di Pilbup Tanjab Barat

Home / Berita

Sabtu, 12 Juni 2021 - 12:59 WIB

Walaupun itu Fakta, Membicarakan Keburukan Orang di Medsos Bisa Dijerat Hukum

INDOJAMBI.ID – Pemerintah mempertegas bunyi Pasal 27 Ayat (3) dalam usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pihak yang membicarakan keburukan orang melalui media sosial, meskipun sesuai fakta, bisa dihukum menggunakan UU ITE.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencontohkan dirinya dibicarakan sekelompok orang karena memiliki tato. Meskipun benar, perbuatan tersebut tetap bisa dihukum.

“Kalau diperiksa betul ada tato, itu pencemaran. Gibah namanya. Apa bisa dihukum? Dihukum meski pun terbukti ada (fakta sesuai),” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, (11/6).

BACA JUGA  Tiba di Renah Mendaluh Anwar Sadat-Hairan Disambut dengan Tradisi Kompangan

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, pemidanaan bisa dilakukan jika orang tersebut merasa tidak senang. Sebab, informasi yang beredar tersebut menjadi konsumsi publik.

“Kalau ada (keburukan terbukti), tetapi saya tidak senang didengar orang lain, itu bisa dihukum juga,” ujar Mahfud.

Namun, implementasi pasal 27 ayat (3) ini hanya bisa diterapkan kalau pelaporan disampaikan langsung tanpa perwakilan. Sebab, delik pasal tersebut diganti menjadi aduan.

BACA JUGA  Polairud Polda Jambi Berbagi Sembako Kepada Nelayan

“Bahwa pihak yang berhak menyampaikan pengaduan dalam tindak pidana pencemaran, fitnah, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media informasi dan teknologi hanya korban,” sebutnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan revisi UU ITE nanti bakal memperperjelas perbedaan antara fitnah dan pencemaran nama baik. Sehingga, tidak ada lagi salah tafsir dalam implementasi aturan tersebut nantinya.

“Sesuai keputusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 termasuk pengubahan ancaman pidana diturunkan,” ujar Mahfud MD.

Sumber: Medcom.id

Share :

Baca Juga

IMG20210313111903

Kriminal

Seorang Wanita Warga Kel Seriwijaya Jadi Korban Penipuan, Warga Berhasil Temukan Mobil Pelaku yang Melarikan Diri
Polish 20201210 020613805

Berita

Pilkada Tanjab Barat, Anwar Sadat-Hairan Unggul di Sebelas Kecamatan
IMG 20210327 WA0037

Bupati

Buka TC MTQ, Bupati Targetkan Tanjabbar Juara Umum
FB IMG 1626536024145

Berita

Bupati Tanjab Barat Berikan Bantuan Korban Longsor di Parit Deli
IMG 20210817 WA0125

Berita

Upacara HUT RI ke-76 di Halaman Kantor Bupati Tanjabbar Berlangsung Hikmat
IMG 20210131 121020

Berita

Innalilahi Wainnailaihi Rajiun, H Syaifuddin Anggota DPRD Tanjab Barat Meninggal Dunia
IMG 20210828 WA0038

Berita

Bupati bersama Unsur Forkopimda Jajal Olahraga Panahan
IMG 20210610 152523

Berita

Karena Video, Kadis Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat Dilaporkan ke Kepolisian